Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar Foto : Oji/mr

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meminta Kementerian Pendayagunakan Aparatur Negara dan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) untuk mengubah metode penilaian Reformasi Birokrasi untuk DPR RI yang selama ini disamakan dengan kementerian dan lembaga negara lainnya. Psalnya menurut Indra, tugas dan fungsi DPR RI berbeda dengan kementerian atau lembaga negara yang lain.

Hal tersebut diungkapkan Indra saat Sosialisasi Kebijakan dan Mekanisme Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Intergritas (PMPZI) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

“Kami tentunya sebagai organisasi supporting system daripada Anggota  Dewan, kondisi-kondisi subjektifnya berbeda dengan eksekutif, karena stakeholder utama kami adalah Anggota Dewan sebanyak 560 Anggota DPR RI serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan segala sesuatu berkaitan dengan kepentingan itu harus kami akomodir,” tutur Indra.

Dalam sosialisasi tersebut Indra menambahkan, di lingkungan eksekutif semuanya sudah terukur, berbeda dengan Setjen dan BK DPR RI yang melayani 560 Anggota DPR RI dan mempunyai target Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas). “Misal ditarget 52 RUU dan tiba-tiba Pimpinan menambahkan 6 RUU inisiatif dewan, jadi sangat berbeda antara eksekutif dan di legislatif,” tutur Indra.

Hal serupa juga di sampaikan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR RI Inosentius Samsul. Ia menilai, ada perbedaan metode penilaian RB di DPR RI. “Dalam penilaian reformasi birokrasi harus disesuaikan dengan konteksnya. Perlakuan kepada ekseskutif, legislatif dan yudikatif harus berbeda. Jangan sampai kita melakukan metode penilaian yang salah,” tutur Sensi, sapaan akrabnya.

Menanggapi masukan terhadap penilaian RB untuk DPR RI, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi KemenPAN-RB Naptalina Sipayung menyambut baik masukan tersebut dan akan membicarakan lebih lanjut terkait metode penilaian yang selama ini dilakukan untuk Setjen dan BK DPR RI.

“Kami tidak tahu kendala yang dihadapi selama ini. Dengan adanya masukan ini akan kami perbaiki untuk metode penilaian yang selama ini kami lakukan. Ini salah satu manfaat yang kami terima dari diskusi ini. Dari segi pertanyaan nantinya ada yang kami ubah terkait pelayanan Setjen kepada Anggota DPR dan pertanyaan akan kami sesuaikan dengan responden yang akan diberikan,” tutupnya.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia yang ada di pemerintah. Reformasi Birokrasi dilaksanakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. (rh/sf)